STUDENT GOVERMENT : LIMA PRINSIP DASAR
Student Goverment merupakan pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam
format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara, dimana konsepnya tidak
terlepas dari teori negara. Jika disederhanakan maka student government adalah
gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Student goverment memiliki 5 prinsip dasar,
yaitu moralitas, intelektualitas, politis, independen dan sejajar. Kelima
prinsip student goverment ini perlu dikritisi.
Pertama, student goverment berpatron pada gerakan moral. Sebelum ide
gerakan mahasiswa ini kita kembangkan lebih jauh, agaknya kita perlu lebih
bijaksana untuk bercermin pada diri kita sendiri. Gerakan mahasiswa, terlepas
dari ideologinya, dilahirkan dan dibesarkan oleh mahasiswa itu sendiri yang
sedikit banyak terpengaruh oleh suasana lingkungan dan latar belakang akademis.
Secara umum masyarakat memandang mahasiswa sebagai bagian kecil dari komunitas
terdidik. Tapi yang menggelikan tidak semua mahasiswa, namun cukup banyak, yang
kurang menyadari anugerah yang telah disandangnya. Sebuah ironi ketika mahasiswa
meneriakkan slogan-slogan moralitas tetapi mahasiswa yang lain berkelakuan tak
bermoral, semisal Sex bebas, aborsi, pergaulan tanpa batas, narkoba, ayam
kampus dan tindak pidana. Jika mahasiswa seperti ini yang diberi kesempatan
memegang kendali, entah apa yang akan terjadi.
Kedua, student goverment berpatron pada gerakan intelektual. Gerakan
mahasiswa yang berkarakter intelektual memang diharapkan menghasilkan rumusan
dan solusi konkret permasalahan bangsa sesuai dengan kapasitas keilmuan yang
dimiliki. Jika harapan ini terlaksana maka sebuah kebahagiaan bagi masyarakat.
Mahasiswa menjadi bagian komunitas yang peduli terhadap rakyat yang miskin dan
tertindas. Konsepsi intelektual yang perlu dikembangkan adalah konsep
intelektual profetik yakni gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas
penjelajahan nalar akal. Dengan konsep ini, maka gerakan mahasiswa akan menjadi
patron bagi masyarakat untuk melakukan pencerahan dan penyadaran. Namun
celakanya, konsep pendidikan yang ditawarkan saat ini lebih mementingkan
kebutuhan pragmatis. Hasilnya adalah mahasiswa berlomba-lomba untuk
menyelesaikan studinya sebelum batas akhir yang seringkali membawa dampak pada
keengganan mahasiswa untuk ikut dalam perkumpulan membicarakan masyarakat yang
teraniaya, apalagi, berorganisasi.
Ketiga, student goverment merupakan gerakan politik. Sebagai gerakan
politik mempunyai arti menjalankan fungsi kontrol (oposisi) terhadap kebijakan,
baik kampus maupun negara. Hal ini lebih berarti jika ada jalinan antar gerakan
mahasiswa, paling tidak jika ada isu/musuh bersama, maka mahasiswa bersatu.
Turunnya Soeharto pada tahun 1998 merupakan salah satu contoh betapa kuatnya
gerakan mahasiswa tatkala bersatu. Namun pasca lengsernya Soeharto, gerakan
mahasiswa tidak lagi mempunyai kesamaan terutama dalam hal strategi apa yang
akan digunakan dalam melaksanakan agenda reformasi.
Keempat, student goverment bersifat independen. Independen mempunyai arti
tidak terpengaruh kepentingan kelompok tertentu terutama di luar mahasiswa.
sejarah Orde Lama memberikan pelajaran kepada kita bahwa partai politik pun
ternyata mempunyai kepentingan dengan menggarap mahasiswa. tidak heran jika
pada masa itu ada anggapan jika HMI adalah alat perjuangan Masyumi, NU dengan
PMII-nya, PNI dengan GMNI-nya, PKI dengan CGMI-nya. Namun, tidak dapat
dipungkiri bahwa ekspresi gerakan mahasiswa adalah ekspresi moral yang
berdimensi politik, dan ekspresi politik yang berdasar pada prinsip moral dan
intelektual. Sebagai gerakan politik yang berbasis moral, gerakan mahasiswa tidaklah
berpolitik pragmatis yang berorientasi kekuasaan baik bagi gerakan maupun
kadernya. Masa-masa awal Orde Baru pasca tumbangnya Presiden Soekarno di
beberapa lembaga formal intra kampus, seperti di Universitas Indonesia telah
terjadi pertentangan yang cukup hebat antara aktivis-aktivis mahasiswa yang
berhaluan independen dengan mereka yang berafilisasi kepada lembaga ekstra
kampus. Hal ini baraangkali menjadi perdebatan yang terus menerus mengenai
peran dari lembaga-lembaga ekstra kampus ini.
Kelima, student goverment sejajar dengan pihak manapun. Hal ini adalah
sebuah keberanian dari gerakan mahasiswa yang akan menjadi bahasa
perjuangannya. Sehingga dengan pihak manapun gerakan mahasiswa mempunyai hak
dan kesempatan yang sama. Hal ini membutuhkan keterlibatan mahasiswa secara
luas. Namun, apa dikata, jika ternyata mahasiswa secara umum bersikap apatis, masa bodoh
terhadap kondisi kampusnya. Perlu energi yang besar untuk merubah paradigma
berfikir. Sehingga untuk menghadapi pihak-pihak di luar maka mahasiswa harus
mengatasi kondisi internal mereka sendiri. Jadi membutuhkan energi dua kali.
Lima prinsip dasar ini merupakan basis bagi pengembangan student goverment
di sebuah kampus, maupun jaringan antar kampus. Dengan adanya proses
internalisasi lima prinsip dasar ini, maka gerakan mahasiswa dengan seluruh
elemen yang dimilikinya, akan menjadi kekuatan pressure group yang efektif
terhadap decision maker, baik di kampus maupun negara. Selain itu, kinerja
lembaga di student goverment akan mendapat arah yang jelas.
No comments:
Post a Comment